Mendiktisaintek: Presiden minta kajian cepat efisiensi penggunaan BBM

  Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk melakukan kajian secara cepat untuk dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kata Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

"Kita diminta mengkaji ya intinya, karena kita memiliki banyak kampus, pakar-pakar, guru besar itu kita mengkaji kemungkinan-kemungkinan untuk bisa dilakukan efisiensi, penghematan. Karena ini harga bahan bakar, harga minyak dunia masih tinggi, tentu kita tidak boleh lengah," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Istana Negara, Jakarta

"Bapak Presiden meminta kami dari Perguruan Tinggi melakukan kajian secara cepat. Sehingga kajian-kajian yang sifatnya bertujuan bisa memberikan penghematan terhadap BBM. Baik itu BBM impor, yang di dalam negeri, solar, bensin, maupun gas termasuk LPG, kompor itu bisa diatasi dengan segera," tambahnya.

Brian menjelaskan bahwa asesmen, kajian dan penelitian oleh perguruan tinggi diminta untuk dilakukan secara cepat untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan secara segera mengingat potensi krisis.

Terkait fokus dari upaya efisiensi bahan bakar tersebut, beberapa subjek yang menjadi perhatian termasuk mendorong elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi impor BBM.

Selain itu, tuturnya, masih terdapat penggunaan yang besar di beragam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Untuk itu didorong menggantinya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

"Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik," jelasnya.

Terkait target kapan kajian tersebut dapat diselesaikan, Brian menyebut mengejar penyelesaian kajian dapat dilakukan pada April 2026 untuk kemudian diserahkan sebagai rekomendasi terhadap kementerian/lembaga terkait.

Langkah itu penting, jelasnya, karena dengan penghentian impor solar dapat menghemat sekitar Rp25 triliun.

Proses kajian dan penelitian itu sendiri sudah dan sedang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia.