Biaya konflik Iran capai Rp1.433 triliun, Trump sebut lebih kecil dibanding dampaknya pada ekonomi

 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Selasa (23/6/2026) mengatakan bahwa biaya konflik Iran mencapai sekitar 80 miliar dolar AS (sekitar Rp1.433 triliun) Namun, menurutnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasil yang berhasil dicapai Washington, yaitu memastikan Iran tidak menimbulkan ancaman nuklir.

“Itu sangat murah dibandingkan dengan apa yang kami lakukan. Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran tidak akan pernah bisa menggunakan senjata nuklir,” kata Trump kepada PBS News ketika ditanya mengenai jumlah dana yang dilaporkan diminta Pentagon kepada Kongres.

“Dan jika Anda tidak melakukan ini, maka mereka akan memiliki senjata nuklir, dan kemudian saat itulah Anda akan melihat keuntungan yang sebenarnya,” sambungnya.

Pekan lalu, The Wall Street Journal, mengutip sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, melaporkan bahwa Departemen Pertahanan AS (Pentagon) telah meminta Kongres untuk mengalokasikan tambahan 80 miliar dolar AS guna menutupi biaya operasi yang berkaitan dengan Iran serta pengeluaran lainnya.

Selain itu, pimpinan Pentagon memperingatkan bahwa dana untuk operasi militer dapat mulai menipis pada musim panas ini apabila Kongres gagal mengesahkan rancangan undang-undang anggaran pertahanan yang baru, tambah laporan tersebut.

Anggaran Pentagon untuk tahun fiskal 2026 saat ini mencapai sekitar 1 triliun dolar AS.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan sipil.

Pada malam menuju 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani sebuah memorandum yang mengatur penghentian konflik militer. Memorandum tersebut juga menetapkan jangka waktu bagi AS untuk mencabut blokade laut serta pemulihan lalu lintas pelayaran Iran melalui Selat Hormuz.

Sementara itu, Israel menegaskan tidak terlibat dalam perundingan Amerika Serikat-Iran dan akan melanjutkan operasi militernya di Lebanon hingga Hizbullah dibubarkan sepenuhnya.

"Israel tidak menjadi bagian dari perundingan dengan Iran atas pilihan kami sendiri," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dalam wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel, Selasa (23/6).

Ia menegaskan bahwa Israel bukan pihak dalam perundingan damai AS-Iran.

"Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran sama sekali tidak menyangkut kami," katanya.

Menurut Smotrich, militer Israel akan terus beroperasi di Lebanon dan tidak akan menarik diri dari zona keamanan yang dikuasainya, termasuk wilayah Kastel Beaufort, selama kelompok Hizbullah masih ada.

Ia menambahkan Israel tidak hanya menginginkan Hizbullah dilucuti dari persenjataan, tetapi juga dibubarkan dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon.

"Kami tak hanya ingin Hizbullah kehilangan senjatanya, tetapi juga dibubarkan sepenuhnya, tidak menjadi bagian dari pemerintahan Lebanon, dan tidak memiliki kekuatan militer yang mengancam Israel," katanya.

Pernyataan itu disampaikan Smotrich di tengah meningkatnya perdebatan di kalangan politik dan keamanan Israel mengenai nota kesepahaman (MoU) perdamaian antara AS dan Iran serta dampaknya terhadap konflik di Lebanon.

Israel dan Lebanon dijadwalkan menggelar putaran kelima perundingan langsung di Washington pada Selasa. Perundingan yang dimulai pada April itu merupakan bagian dari upaya mengakhiri konflik di Lebanon.

Menurut i24News, sejumlah pejabat Israel khawatir kesepakatan AS-Iran dapat memperkuat posisi Iran dan sekutunya di kawasan.

Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan AS dalam berunding dengan Iran dan Hizbullah juga meningkat di dalam negeri Israel.

Menurut data resmi Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.100 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.

Israel hingga kini masih menduduki sejumlah wilayah di Lebanon selatan, termasuk kawasan yang telah dikuasainya selama puluhan tahun serta wilayah yang direbut dalam konflik 2023-2024.