DPD RI minta Kemenkes percepat penugasan dokter-nakes Papua Barat Daya

 Anggota DPD RI Hartono meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempercepat program penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di wilayah Papua Barat Daya.

Menurut dia, percepatan program tersebut diperlukan untuk mengatasi kekosongan dokter dan tenaga kesehatan pada sejumlah puskesmas dan rumah sakit di kabupaten/kota yang belum dapat dipenuhi melalui APBD maupun formasi ASN.

“Banyak fasilitas kesehatan di daerah yang sangat membutuhkan tenaga medis. Namun pemenuhannya terkendala keterbatasan anggaran daerah serta kuota ASN yang tersedia,” kata Hartono di Sorong, Jumat.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua Barat Daya terkait kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tersebut.

Menurut dia, DPD RI mendorong agar Kemenkes segera menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya terkait penempatan tenaga medis melalui skema penugasan khusus.

“Kami dari DPD mendorong agar Kemenkes segera merealisasikan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Ini penting karena sebagai daerah otonomi khusus, Papua memiliki afirmasi di bidang kesehatan,” ujar Hartono.

Hal itu, kata dia, sejalan dengan surat resmi Kemenkes Nomor PG.01.02/F/5382/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang menginstruksikan agar program penugasan khusus di wilayah Papua memprioritaskan putra daerah atau Orang Asli Papua (OAP).

Kebijakan afirmasi tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi koordinasi wilayah Papua pada November 2025, dengan pertimbangan agar tenaga kesehatan lebih mudah diterima masyarakat setempat dan dapat memberikan pelayanan yang berkelanjutan di daerah asalnya.

Berdasarkan data Kemenkes, saat ini terdapat 392 peserta penugasan khusus yang aktif bertugas di puskesmas wilayah Papua serta enam dokter spesialis yang ditempatkan di rumah sakit.

Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Daya tersebut, Kemenkes juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi tenaga kesehatan OAP yang siap ditugaskan.

Hartono mengatakan proses pendataan dan koordinasi di tingkat provinsi telah dilakukan sehingga diharapkan Kemenkes segera melakukan tahapan seleksi dan penempatan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

“Ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat guna menjamin layanan kesehatan masyarakat di pelosok Papua Barat Daya,” ujarnya.